JADI KEPALA DAERAH DI PEMERINTAHAN INDONESIA ITU BIAYA POLITIKNYA MAHAL !!!

Jadi Kepala Daerah

JADI KEPALA DAERAH DI TANAH AIR SAAT INI SANGATLAH MAHAL DAN TIDAK MUDAH

Jadi kepala daerah di pemerintahan indonesia itu biaya politiknya Mahal. Seperti yang anda ketahui seluruh pembaca setia ditanah air. Jadi kepala daerah sampai pada gubernur dan wakil gubernur saat ini. Tidaklah gampang dan bahkan memerlukan modal yang tidak tangung. Sebab pengeluran dana kampanye kedepannya akan sangat banyak diluar dugaan .

Dalam Hal ini Wakil Presiden Komisi Pemberantasan Korupsi (BPK) Laode M. Seyrif menekankan tingginya biaya menjadi pemimpin daerah. Akhir-akhir ini, banyak pemimpin daerah yang mendukung pemilihan telah menghasut korupsi. ? Menurut Siyarf, partainya melakukan studi pengeluaran mahal untuk menjadi kepala daerah dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) .

Dalam studi ini, mereka percaya bahwa tuduhan mereka dalam pemilihan 2018 adalah biaya politik yang mahal. "Kami (PKC) melihat bahwa biaya untuk menjadi kepala daerah ini," katanya? Syarief menegaskan. Menurut Syarif, untuk mendapatkan hasil penelitian di LIPI, bupati perlu menyiapkan calon sarana persiapan tidak kurang dari 60 miliar. Menggosok. Sedangkan untuk posisi gubernur, calon harus menghabiskan 100 miliar rupee. "Nah, ongkosnya mahal," jelasnya .

JADI KEPALA DAERAH BUTUH BIAYA MAHAL DAN BAKAL MENJADI AJANG SUAP UNTUK MEMENANGKAN KAMPANYE

KPK sendiri menekankan kaitan antara tingginya biaya politik dan penangkapan kepala negara daerah, yang akan dilanjutkan bersamaan pada Pemilu 2018. Siarif mengatakan bahwa partai tersebut fokus pada masalah ini. "Untuk memperbaiki alasan ini, untuk menghilangkan apa yang disebut kebijakan moneter, sangat penting untuk memiliki pemimpin daerah dengan kemampuan dan integritas yang baik", - dia menyimpulkan .

Secara umum, pada awal 2018, ada tiga bab regional yang dicakup oleh KPK. Diketahui bahwa pada awal tahun 2018 ada sekitar tiga kepala daerah yang mengalami korupsi. Tiga kepala daerah adalah kandidat petahan, yang akan kembali ke pemilihan pada waktu yang sama .

Kepala ketiga wilayah tersebut, yakni Bupati Zhombang Golkar, Bupati Njono Suharli Viandoko Ngadi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marian Sai dan akhirnya Bupati Subang, Golkar Jawa Barat, Imas Aryumningsih. Tampaknya para pemimpin daerah akan menggunakan suap untuk biaya modal kampanye melawan Pemilu 2018 .

Untuk Berita Pemerintahan Lainnya Klik Disini .