JOKOWI TERKEJUT MELIHAT ISI PASAL BARU UU MD3, MUNGKIN TIDAK JADI TANDATANGAN

Jokowi Terkejut

JOKOWI TERKEJUT ATAS PEMBERITAHUAN MENKUM HAM YASONNA HAMONANGAN MENGENAI PASAL BARU

Jokowi Terkejut Melihat Isi Pasal Baru UU MD3, Mungkin Tidak Jadi Tandatangan, Seperti yang anda ketahui seluruh pembaca setia ditanah air. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Jason Hamonangan Laolie, bertemu dengan Presiden Joko Vidodo di Istana Negara. Iasonna melaporkan pelanggaran UU No. 17 tahun 2014 untuk MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru saja disahkan DPR .

"Laporan ini, yang saya sampaikan kepada Presiden MD3 dengan segala kerumitannya, maksud saya," Terangnya Jason .

Dari hukum MD3 Jokowi menyoroti serangkaian pasal yang dicantumkan. Ini termasuk imunitas rumah dan undangan paksa pejabat pemerintah, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga negara yang telah mengajukan permohonan bantuan polisi. Menurut Jason, Jokowi sangat terkejut melihat sejumlah pasal baru yang ada didalam hukum MD3 ini .

"Nah, presiden terkejut, jadi saya katakan kepadanya bahwa dia Agar tidak menandatangani. Harus segera di analisis lebih lanjut mengenai apa yang diterima,Untuk saat ini Presiden RI Jokowi tidak menandatangani,"Jelasnya .

Jason menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya hanya menyetujui perubahan presiden MPR, DPR dan DPD. Artinya, masing-masing menerima penambahan Presiden Wakil Presiden, seperti yang ditentukan dalam Pasal 15, 84 dan 260. Namun, dalam perkembangannya, Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat artikel baru yang tidak berguna .

JOKOWI TERKEJUT JIKA DISETUJUI MAKA DPR AKAN SEMAKI POWER FULL DALAM PEMERINTAHAN

"Dalam perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat, teman-teman membuat banyak bab tambahan, dan saya dapat mengatakan bahwa melalui perdebatan panjang dan sulit bahwa dua pertiga dari keinginan deputi saya tidak setuju, lebih dari dua pertiga keinginan DPR ," Tegasnya .

"Jika kita pemerintahan sampai menyetujui pasal baru ini, Waduh ini akan jauh lebih dari powerful lagi," lanjutnya .

Perlu dicatat bahwa Parlemen mengadopsi UU No. 17 tahun 2014 dari MPR, DPR dan DPD dan DDPD (RUU MD3). Ada sejumlah artikel yang menjadi debat publik, seperti Pasal 122 (K) .

Dalam pasal ini, MKD dapat mengungkapkan individu, kelompok individu atau badan hukum yang merongrong martabat DPR dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Pasal 245. Artikel tersebut mengatur pengangkatan Anggota Parlemen sehubungan dengan pelanggaran yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah menerima keputusan Pengadilan .

Selain itu, Pasal 73 tentang kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk memenuhi persyaratan DPR telah diubah. Aturan baru tersebut telah mengadopsi status pemanggilan yang memaksa pegawai negeri, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga negara untuk mengajukan bantuan polisi berdasarkan dengan ayat ke-5 .

Perubahan terakhir dilakukan oleh MPR, DPR dan DPD. Masing-masing mendapat tambahan jabatan dari Wakil Presiden, yang diatur dalam Pasal 15, 84 dan 260 .

Untuk Berita Pemerintahan Lainnya Klik Disini .