QATAR MEMBAWA UEA KE PENGADILAN HAM PBB ATAS BOIKOT

QATAR MEMBAWA UEA KE PENGADILAN HAM PBB ATAS BOIKOT

Pemerintah Qatar mengatakan pada hari Senin telah membawa Uni Emirat Arab ke Mahkamah Internasional PBB tentang apa yang digambarkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain dan Mesir memberlakukan boikot terhadap Qatar pada Juni 2017, memutus hubungan diplomatik dan transportasi dengan negara kecil yang kaya, menuduh negara itu mendukung terorisme.

Doha membantahnya dan mengatakan bahwa tekanan ditujukan untuk menghapus kedaulatannya.

"Sebagaimana dinyatakan secara terperinci dalam penerapan Qatar ke Mahkamah Internasional, UAE memimpin tindakan-tindakan ini, yang telah memiliki dampak yang menghancurkan terhadap hak asasi manusia Qatar dan penduduk Qatar," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Menteri Urusan Luar Negeri UEA Anwar Gargash, dalam sebuah posting di Twitter, menepis klaim sebagai salah satu dari "kebohongan" Doha.

Pemerintah Qatar mengatakan UEA memberlakukan serangkaian tindakan yang mendiskriminasi warga Qatar, termasuk mengusir mereka dari UEA, melarang mereka memasuki atau melewati UEA, memerintahkan warga negara UEA untuk meninggalkan Qatar, dan menutup wilayah udara UEA dan pelabuhan ke Qatar.

Qatar mengatakan pihaknya yakin tindakan itu melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (PSBDR), termasuk diskriminasi atas dasar kewarganegaraan di mana UAE dan Qatar keduanya penandatangan.

Arab Saudi, Bahrain dan Mesir bukan penandatangan konvensi PSBDR.

Qatar meminta agar pengadilan memerintahkan UAE untuk mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kewajibannya di bawah PSBDR, menghentikan dan mencabut langkah-langkah dan memulihkan hak-hak orang Qatar.

Ia juga meminta agar UEA membuat reparasi, termasuk kompensasi, tetapi tidak memberikan rincian tentang jumlah yang mungkin dicari.