PM ISRAEL MEMBELA HUKUM DALAM MENGHADAPI KEMARAHAN DRUZE

PM ISRAEL MEMBELA HUKUM DALAM MENGHADAPI KEMARAHAN DRUZE

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Minggu membela undang-undang yang telah membuat marah minoritas Druze Israel, dengan mengatakan itu akan membantu mencegah warga Palestina dan imigran gelap dari mencari kewarganegaraan Israel.

"Undang-undang Negara-Bangsa mencegah, misalnya, eksploitasi klausul reunifikasi keluarga di mana sangat, sangat banyak orang Palestina telah diserap ke negara itu," katanya pada awal pertemuan kabinet mingguan.

"Bisa jadi undang-undang ini juga akan dapat membantu kami dalam menghalangi masuknya masa depan TKI," katanya dalam bahasa Ibrani.

Undang-undang, yang disahkan bulan lalu, adalah bagian dari apa yang disebut hukum dasar Israel, sebuah konstitusi de facto.

Itu tidak menyebutkan persamaan atau demokrasi, menyiratkan bahwa karakter Yahudi di negara itu diutamakan, dan berbicara tentang Israel sebagai tanah air bersejarah orang Yahudi, yang memiliki hak "unik" untuk menentukan nasib sendiri di dalam perbatasannya.

Orang-orang Arab telah mengecam keras undang-undang itu, terutama dari komunitas Druze yang berpenduduk 130.000 orang Israel, yang mengatakan itu menjadikan mereka warga kelas dua meskipun, tidak seperti orang Arab lainnya, mereka tunduk pada wajib militer atau polisi bersama orang Yahudi Israel.

"Negara Israel adalah negara nasional dari orang-orang Yahudi. Israel adalah negara Yahudi dan demokratis. Hak individu berlabuh di banyak undang-undang," kata Netanyahu, Minggu.

"Tidak ada yang dirugikan - dan tidak ada yang berniat mencelakakan - hak-hak individu ini, tetapi tanpa Undang-Undang Negara-Bangsa, tidak mungkin menjamin untuk (masa depan) generasi masa depan Israel sebagai negara nasional Yahudi."

Netanyahu berbicara tentang "ikatan mendalam" antara negara Yahudi dan Druze, dan ia mengumumkan pembentukan komite menteri khusus untuk meningkatkan hubungan.

Puluhan ribu Druze dan pendukung mereka berdemonstrasi di pusat Tel Aviv pada hari Sabtu untuk memprotes undang-undang tersebut.

"Meskipun kesetiaan tanpa batas kami kepada negara, negara tidak menganggap kami setara," kata pemimpin spiritual Druze Israel Sheikh Muafak Tarif dalam pidato di rapat umum.